BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga 30 September 2025 mencatatkan hasil yang cukup menggembirakan meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam laporan terbaru, defisit APBN tercatat sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercatat Rp 541 triliun atau 2,37 persen terhadap PDB.
Defisit yang lebih rendah ini mengindikasikan upaya Pemerintah yang berhasil menjaga keseimbangan antara belanja negara yang produktif dan penerimaan negara yang berkelanjutan, di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian. 
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) menegaskan bahwa hal ini merupakan bukti nyata dari kemampuan Indonesia dalam mengelola APBN dengan bijaksana.
Kondisi Keuangan yang Terkendali dan Tangguh
“APBN terus menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid di tengah ketidakpastian global. Defisit kita terjaga di bawah tiga persen PDB, yang mencerminkan ketahanan fiskal negara kita,” ujar Purbaya dengan tegas.
Angka defisit yang terjaga ini mencerminkan manajemen fiskal yang efektif, yang memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan penting meskipun tantangan ekonomi global masih cukup besar.
Pencapaian ini tidak hanya soal angka, namun juga merupakan indikator dari kemajuan dalam kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi global.
Pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas belanja, serta meningkatkan pendapatan negara melalui kanal yang lebih berkelanjutan.
Pendapatan Negara : Tumbuh Positif di Tengah Pemulihan Ekonomi
Salah satu indikator positif yang tercatat dalam laporan ini adalah realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2025 yang mencapai Rp 1.863,3 triliun, atau 65 persen dari proyeksi outlook. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencatatkan angka Rp 1.516,6 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak senilai Rp 346,7 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan tumbuh positif berkat pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi dan optimalisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin baik.
Digitalisasi sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memudahkan proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
Ini juga mencerminkan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah, seperti penguatan sistem administrasi berbasis digital, sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun tantangan dalam pengumpulan pajak di sektor-sektor tertentu masih ada.
Belanja Negara : Prioritas untuk Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Beli Masyarakat
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4 persen dari outlook. Belanja ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.589,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 644,9 triliun.
Pemerintah tetap fokus pada belanja yang produktif, dengan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, dan penguatan daya beli masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa belanja negara difokuskan pada sektor-sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurutnya, ini adalah strategi fiskal yang adaptif dan inklusif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan belanja dapat langsung menyentuh masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Belanja Pemerintah kita fokuskan pada prioritas nasional seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini adalah strategi fiskal yang adaptif dan inklusif,” tambah Purbaya.
Disiplin Fiskal dan Tantangan ke Depan
Di tengah pencapaian yang ada, Purbaya mengingatkan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengarahkan pembiayaan untuk kegiatan produktif yang mendorong transformasi ekonomi.
“Disiplin fiskal tetap menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia. Dengan posisi fiskal yang sehat, kita memiliki ruang untuk merespons berbagai tantangan, baik dari sisi geopolitik global maupun perubahan iklim yang memerlukan pembiayaan besar,” katanya.
Dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim yang memerlukan investasi besar, pemerintah harus bisa memastikan bahwa APBN tetap fleksibel dan adaptif, serta dapat digunakan untuk merespons kebutuhan mendesak tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.
Keseimbangan yang Tangguh dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Kinerja APBN hingga 30 September 2025 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga keseimbangan fiskal dengan baik, meskipun banyak tantangan global yang dihadapi.
Defisit yang terkendali, pendapatan yang tumbuh positif, serta belanja negara yang produktif dan berfokus pada prioritas nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Namun, tantangan ke depan tetap besar. Pemerintah harus terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat sistem perpajakan, dan memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia akan mampu terus bertahan dan bahkan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak pasti. | BekasiEkspress.Com | */Redaksi | *** |
oke