Nasib Guru Indonesia ; Honorer Dibatasi, Kesejahteraan Jadi Sorotan

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan batas masa tugas guru non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari kebijakan penataan tenaga pendidik nasional.

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tersebut bertujuan mendorong percepatan penataan status guru menuju skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Read Also

PA 212 soal Polisi Halangi Massa di Patung Kuda: Semoga Aparat Punya Hati Nurani

02 Dec 2021

Namun di tengah upaya reformasi tersebut, berbagai persoalan mendasar masih membayangi dunia pendidikan Indonesia, mulai dari kesenjangan kesejahteraan, kekurangan tenaga pengajar, beban administratif yang tinggi, hingga perlindungan profesi yang dinilai belum optimal.

Kebijakan penataan guru honorer kembali menempatkan nasib jutaan tenaga pendidik sebagai perhatian publik.

Pemerintah menegaskan bahwa pembatasan masa tugas guru non-ASN bukan merupakan langkah pemutusan hubungan kerja secara massal.

Read Also

Massa Reuni 212 Hanya Bisa Sampai Thamrin, Putar Balik ke HI Sambil Salawat

02 Dec 2021

Sebaliknya, kebijakan tersebut diklaim sebagai bagian dari proses transformasi sistem kepegawaian agar tenaga pendidik memiliki kepastian status, hak, dan perlindungan yang lebih baik.

Meski demikian, di lapangan masih terdapat berbagai kekhawatiran, terutama dari kalangan guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai peluang pengangkatan menjadi PPPK.

Banyak di antara mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun dengan penghasilan terbatas dan status kerja yang tidak tetap.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan guru di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga pengajar, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Guru selama ini menjadi ujung tombak pendidikan nasional.

Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, membangun nilai-nilai kebangsaan, serta menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Namun di balik peran besar tersebut, tidak sedikit guru yang masih menghadapi realitas kehidupan yang jauh dari ideal.

Salah satu persoalan paling menonjol adalah kesenjangan kesejahteraan antara guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan guru honorer maupun guru swasta.

Guru PNS dan PPPK umumnya memperoleh gaji tetap, tunjangan profesi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Sebaliknya, masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh di bawah kebutuhan hidup layak.

Di berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil dan pedesaan, terdapat guru honorer yang hanya menerima honor beberapa ratus ribu rupiah per bulan.

Jumlah tersebut sering kali tidak sebanding dengan tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban setiap hari.

Kondisi ini memaksa sebagian guru mencari sumber penghasilan tambahan di luar profesinya. Ada yang membuka usaha kecil, menjadi petani, berdagang, hingga bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga.