Pemkab Lahat Tinjau Jalan Hauling, Cari Solusi Bersama Warga

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melakukan survei lapangan di Jalan Hauling PT ALR, Kecamatan Merapi Timur, Jumat (31/7/2026), sebagai tindak lanjut atas aspirasi dan aksi penyampaian pendapat masyarakat dari Desa Cempaka Wangi dan Desa Lematang Jaya.

Kegiatan yang dipimpin Bupati Lahat melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Rudi Thamrin, S.H., M.M., itu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kepolisian, DPRD, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan masyarakat guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang komprehensif.

Read Also

Kajari OKU Timur Ikuti Penguatan Kepemimpinan Nasional

21 Jun 2026

Survei tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap persoalan yang berkaitan dengan aktivitas industri dapat ditangani secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta di lapangan.

Selain mengevaluasi kondisi fisik jalan hauling, tim juga meninjau berbagai aspek yang berkaitan dengan perizinan, dampak sosial, keselamatan masyarakat, lingkungan hidup, hingga potensi manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lahat hadir secara langsung dipimpin Kepala Dinas Yahya Edward, S.E., M.Si., didampingi Penata Perizinan Ahli Pertama Eza Novrizal, S.T. Kehadiran DPMPTSP menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung prinsip transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Read Also

Kajari OKU Timur Ikuti Penguatan Kepemimpinan Nasional

21 Jun 2026

Menurut pihak DPMPTSP, pengawasan terhadap aktivitas investasi tidak hanya bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, tetapi juga memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi, keberlangsungan dunia usaha, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan survei lapangan ini melibatkan sinergi lintas sektor. Selain unsur Pemerintah Kabupaten Lahat, hadir pula perwakilan Polres Lahat yang diwakili Kasat Intel, anggota DPRD Kabupaten Lahat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), serta instansi teknis lainnya.

Tidak hanya pemerintah, proses peninjauan juga mendapat pendampingan dari organisasi masyarakat Harimau Sumatera Bersatu yang memfasilitasi kehadiran warga dari Desa Cempaka Wangi dan Desa Lematang Jaya.

Aspirasi masyarakat turut diperkuat dengan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan II, Hj. Yunani dan Edo Julian, S.E., yang ikut mendengarkan berbagai masukan serta berdialog langsung dengan warga dan pihak terkait.

Keikutsertaan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan aktivitas industri memerlukan pendekatan kolaboratif.

Pemerintah daerah menilai setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh agar menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Survei lapangan bukan sekadar kegiatan administratif ataupun pemeriksaan teknis. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bentuk nyata keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat.

Dengan turun langsung ke lokasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang terjadi sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan data dan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan sektor industri memang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi.

Namun demikian, aktivitas tersebut juga harus memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan yang berlaku.

Oleh sebab itu, pengawasan dan evaluasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lahat menegaskan bahwa setiap aspirasi warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.