Menkop Rombak Kurikulum Pelatihan Pengelola KDMP

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengakui materi pelatihan awal yang memuat unsur kedisiplinan dan bela negara bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih dinilai kurang relevan dengan kebutuhan operasional koperasi.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari masyarakat dan kalangan akademisi, Kementerian Koperasi memutuskan melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih berorientasi pada kompetensi manajerial dan penguatan tata kelola koperasi.

Read Also

Sherly Pangkas TPP ASN Maluku Utara Demi Stabilitas Anggaran

28 Jul 2026

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri Nommensen Festival di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Rabu (29/7/2026), ketika menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai relevansi materi bela negara dalam pelatihan calon manajer KopDes Merah Putih.

Menurutnya, evaluasi dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan program strategis tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Ferry menjelaskan, Kementerian Koperasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan guna menyusun kurikulum baru yang lebih sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab pengelola koperasi.

Read Also

Kapolsek Pulogadung Minta Maaf Anggotanya Tolak Laporan Korban Perampokan

12 Dec 2021

Fokus pelatihan selanjutnya diarahkan pada penguatan kemampuan manajemen keuangan, tata kelola organisasi, akuntansi, administrasi bisnis, pelayanan kepada anggota, serta keterampilan komunikasi yang efektif.

Menurut Menkop, keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh semangat kebersamaan, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Karena itu, peningkatan kompetensi pengelola menjadi salah satu fondasi utama agar KopDes Merah Putih dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat dan berkelanjutan.

Selain melakukan pembaruan kurikulum, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi pendukung berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur operasional KopDes Merah Putih, termasuk skema penghasilan bagi para pegawai dan pengelolanya.

Ferry berharap seluruh perangkat regulasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan program memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas.

Perubahan pendekatan pelatihan ini mendapat perhatian karena menunjukkan adanya mekanisme evaluasi terhadap program pemerintah berdasarkan masukan publik.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan agar lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Bagi masyarakat pedesaan, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal.

Melalui koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pemasaran hasil pertanian, pengembangan usaha mikro, hingga penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Oleh sebab itu, kualitas pengelolaan koperasi akan sangat menentukan keberhasilan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Para pemerhati ekonomi kerakyatan juga menilai bahwa pengelola koperasi masa depan perlu memiliki kemampuan yang lebih luas dibanding sekadar memahami administrasi organisasi.

Mereka dituntut mampu membaca peluang usaha, menyusun strategi bisnis, memanfaatkan teknologi digital, membangun jejaring kemitraan, serta menjaga kepercayaan anggota melalui tata kelola yang bersih dan profesional.

Di era digital saat ini, kemampuan memanfaatkan sistem informasi, aplikasi keuangan, pemasaran daring, serta analisis data juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing koperasi.