Suahasil Nazara Perkuat Penindakan Rokok Ilegal

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung menegaskan komitmennya memperkuat penindakan terhadap rokok ilegal dan berbagai aktivitas ilegal lainnya setelah resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada hari pelantikannya, Suahasil menyatakan bahwa pengawasan dan penangkapan terhadap kegiatan ilegal yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus dilanjutkan dan diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga penerimaan negara, kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta stabilitas ekonomi.

Read Also

Semen Padang Salurkan 100 Paket Sembako untuk Korban Gempa

13 Sep 2026

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan pemberantasan rokok ilegal sebagai salah satu perhatian penting dalam agenda fiskal pemerintahan.

Namun, langkah yang disampaikan Suahasil tidak semata-mata diarahkan kepada produk tembakau. Ia menegaskan bahwa berbagai bentuk barang maupun aktivitas ilegal lainnya juga menjadi bagian dari sasaran pengawasan Bea dan Cukai.

“Penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus,” kata Suahasil sebagaimana diberitakan ANTARA.

Read Also

Bangka Barat Dorong Diversifikasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

18 Sep 2026

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ilegal yang menjadi perhatian pemerintah bukan hanya rokok, melainkan berbagai jenis barang dan aktivitas ilegal lainnya yang perlu ditangani.

Penegasan tersebut muncul ketika pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan tengah menjadi perhatian pasar dan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024–2029, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal serta pengelolaan keuangan negara.

Serah terima jabatan kemudian dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September 2026. Dalam agenda tersebut, Purbaya menyerahkan laporan kinerja kepada Suahasil sebagai simbol beralihnya kepemimpinan kementerian yang mengelola kebijakan fiskal nasional tersebut.

Dalam konteks pemberantasan rokok ilegal, persoalan penerimaan negara menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan Bea dan Cukai mendapat perhatian.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan peredaran rokok ilegal berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan yang sangat besar.

Mengutip pemberitaan Harian Kontan pada 15 September 2026, CITA memperkirakan potensi penerimaan cukai yang hilang akibat peredaran rokok ilegal mencapai sekitar Rp47 triliun.

Apabila komponen PPN dan pajak rokok turut diperhitungkan, nilai kehilangan penerimaan tersebut diperkirakan mencapai Rp59,86 triliun.

Angka Rp59,86 triliun tersebut perlu dipahami sebagai estimasi potensi penerimaan yang hilang berdasarkan kajian CITA, bukan berarti pemerintah secara faktual telah kehilangan uang tunai sebesar angka tersebut dari APBN.

Perbedaan ini penting agar informasi mengenai rokok ilegal tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru.

Fajry menilai persoalan rokok ilegal memiliki dampak lebih luas daripada sekadar penerimaan negara.

Menurut analisisnya, pemerintah menghadapi persoalan ganda karena di satu sisi cukai memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi, sementara di sisi lain penerimaan negara juga tidak optimal ketika konsumen beralih kepada produk yang tidak memenuhi kewajiban fiskal.