Rajo Ameh Dukung Kapal Induk KRI Sriwijaya Perkuat TNI AL

Dalam konteks itu, Rajo Ameh menilai kesiapsiagaan TNI AL tidak boleh bersifat reaktif.

Menurut dia, Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi apabila terjadi perubahan drastis terhadap keamanan kawasan.

Read Also

Anies Punya Program Baru di YouTube, #daripendopo, Apa Itu?

12 Dec 2021

“TNI harus selalu siap jika Selat Malaka di-Hormuz-kan. Sehingga kita tidak ada tawar-menawar dalam menjaga wilayah ZEE kita,” tutur Rajo Ameh.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rajo Ameh mengenai pentingnya kesiapsiagaan pertahanan.

Dalam kerangka hukum laut internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memberikan negara pantai hak berdaulat tertentu atas sumber daya alam dan yurisdiksi sebagaimana diatur UNCLOS, tetapi berbeda dari kedaulatan penuh atas laut teritorial.

Read Also

Polda Metro Jaya Periksa Saksi dalam Tiga Perkara Dugaan Korupsi

12 Jul 2026

Indonesia sendiri tidak bekerja sendirian dalam menjaga keamanan Selat Malaka.

Mekanisme Malacca Straits Patrol (MSP) yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand terus menjadi instrumen kerja sama keamanan kawasan.

Pada Januari 2026, negara-negara anggota MSP kembali menggelar pertemuan koordinasi untuk memperkuat keselamatan dan keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Singapura juga menyatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam MSP melakukan pertukaran informasi dan patroli terkoordinasi guna menghadapi aktivitas ilegal di kawasan tersebut.

Kajian International Institute for Strategic Studies (IISS) pada Februari 2026 menunjukkan bahwa kejahatan maritim masih terjadi di titik-titik tertentu di Selat Malaka dan Selat Singapura meskipun kawasan tersebut termasuk koridor maritim yang paling banyak dipantau di dunia.

Kajian itu menekankan pentingnya strategi keamanan yang fleksibel, berbasis risiko, pengawasan serta kemampuan merespons titik-titik rawan.

Dengan demikian, ancaman terhadap Selat Malaka tidak selalu harus berbentuk perang terbuka.

Gangguan dapat muncul dalam bentuk perompakan, sabotase, kejahatan maritim, kecelakaan akibat kepadatan pelayaran, gangguan terhadap fasilitas pelabuhan, serangan siber, ataupun eskalasi geopolitik yang mengganggu arus perdagangan.

Kehadiran KRI Sriwijaya dalam konteks tersebut memberikan dimensi tambahan bagi kemampuan TNI AL. Namun, para pengamat pertahanan mengingatkan bahwa kapal induk bukan sistem yang berdiri sendiri.

Pengamat pertahanan Gerry Soejatman sebelumnya menilai pemerintah perlu memastikan penggunaan Giuseppe Garibaldi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Ia menggolongkan kapal tersebut sebagai light aircraft carrier, sehingga fungsi dan kemampuan operasionalnya berbeda dengan kapal induk besar yang menjadi pusat kekuatan udara dan laut secara penuh.

Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali juga pernah menjelaskan bahwa kapal induk tersebut diarahkan untuk mendukung kemampuan Indonesia menuju konsep Blue Water Navy.

Namun, penggunaan Garibaldi tidak diposisikan untuk invasi, melainkan antara lain mendukung diplomasi pertahanan, port visit, bantuan kemanusiaan dan operasi militer selain perang (OMSP).