Sony Sonjaya Bongkar Dugaan Peran Kepala BGN dalam Korupsi MBG

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengungkap dugaan keterlibatan Kepala BGN, Nanik S Deyang (NSD), dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung.

Pengungkapan tersebut disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan selama sekitar 9,5 jam di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/6/2026), terkait kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Read Also

Polisi Tangkap 2 Pelaku yang Coba Bobol Mesin ATM di Nanga Mahap, Kalbar

12 Dec 2021

Dalam pemeriksaan itu, Sony melalui kuasa hukumnya membeberkan sejumlah informasi mengenai dugaan perubahan nama yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang disebut-sebut melibatkan Kepala BGN.

Kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai instrumen penting dalam membangun sumber daya manusia unggul tersebut kini justru berada di bawah sorotan akibat dugaan penyimpangan dalam tata kelola dan pengelolaan kelembagaannya.

Read Also

Massa Reuni 212 Hanya Bisa Sampai Thamrin, Putar Balik ke HI Sambil Salawat

02 Dec 2021

Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, menjelaskan bahwa kliennya memberikan keterangan rinci kepada penyidik mengenai dugaan perubahan nama yayasan pengelola dapur gizi yang dilakukan sebanyak tiga kali.

Menurutnya, perubahan tersebut tidak melalui prosedur administrasi yang semestinya.

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pak Sony menjelaskan bahwa terdapat perubahan nama yayasan hingga tiga kali.

Yayasan yang satu diubah ke nama lain, kemudian diubah lagi ke nama yang berbeda,” ujar Krisna kepada wartawan usai pemeriksaan.

Menurut keterangan yang disampaikan Sony kepada penyidik, yayasan-yayasan yang mengalami perubahan nama tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan Nanik S Deyang.

Beberapa titik SPPG yang disebut dalam pemeriksaan berada di sejumlah wilayah seperti Tapos di Bogor, Karangasem, dan Madiun.

Informasi tersebut menjadi salah satu bagian dari materi pemeriksaan yang didalami penyidik dalam upaya mengungkap secara menyeluruh mekanisme tata kelola program MBG yang diduga bermasalah.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari penyidik yang menyimpulkan adanya keterlibatan pihak tertentu berdasarkan keterangan tersebut.

Krisna menegaskan bahwa menurut penuturan kliennya, perubahan nama yayasan dilakukan tanpa adanya surat resmi atau mekanisme administratif yang lazim berlaku dalam struktur organisasi pemerintahan maupun lembaga yang terlibat dalam program MBG.

“Menurut keterangan Pak Sony, seharusnya jika ingin melakukan perubahan nama yayasan harus ada surat resmi kepada pimpinan. Namun yang terjadi disebutkan hanya ada instruksi lisan agar nama yayasan diganti,” kata Krisna.

Selain mengungkap dugaan perubahan nama yayasan, Sony juga menyampaikan kepada penyidik daftar pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Dalam pengajuan permohonan sebagai justice collaborator (JC), Sony disebut menyerahkan daftar berisi 26 nama.

Menurut kuasa hukumnya, nama Nanik S Deyang berada pada urutan pertama dalam daftar tersebut.