Mahfud Kritik Pernyataan Hotman, Istana ; Hormati Proses Hukum

Mahfud menambahkan, apabila Presiden sendiri tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut, polemik itu tidak perlu terus diperbesar.

Ia mengajak masyarakat agar tetap memfokuskan perhatian pada substansi proses hukum yang sedang berlangsung, bukan pada narasi-narasi yang berkembang di ruang publik.

Read Also

Pemkab Lahat Tinjau Jalan Hauling, Cari Solusi Bersama Warga

02 Aug 2026

Istana Minta Nama Presiden Tidak Dikaitkan

Respons juga datang dari lingkungan Istana Negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Read Also

Kapolsek Pulogadung Minta Maaf Anggotanya Tolak Laporan Korban Perampokan

12 Dec 2021

Ia meminta agar nama Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurutnya, pemerintah menghormati independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, serta mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan pertimbangan politik ataupun hubungan personal.

Gerindra Tegaskan Tidak Ada Intervensi

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso**.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang sedang dihadapi Febrie Adriansyah.

Menurut Sugiat, seluruh proses hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya menjelaskan posisi Presiden agar tidak muncul persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Independensi Penegakan Hukum

Dalam negara hukum, prinsip independensi menjadi salah satu fondasi utama sistem peradilan.

Konstitusi Indonesia menempatkan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, kedekatan politik, maupun latar belakang tertentu.

Karena itu, setiap perkara pidana pada prinsipnya harus diproses berdasarkan alat bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.