Trauma Keracunan, Sekolah & Orang Tua Soroti Distribusi MBG

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Sejumlah sekolah dan orang tua siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, menyampaikan keberatan terhadap distribusi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya dugaan keracunan massal beberapa waktu lalu.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi pada Rabu (12/8/2026), dengan harapan pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Read Also

Sherly Pangkas TPP ASN Maluku Utara Demi Stabilitas Anggaran

28 Jul 2026

Penolakan terhadap distribusi menu MBG disebut tidak semata-mata berkaitan dengan makanan yang diberikan kepada siswa. Faktor trauma akibat peristiwa keracunan menjadi salah satu pertimbangan utama sekolah dan orang tua.

Mereka khawatir pengalaman tersebut masih membekas pada anak-anak sehingga dapat memengaruhi rasa aman dan kenyamanan siswa ketika menerima maupun mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut.

Dalam forum tersebut, guru dan orang tua mengungkapkan bahwa sebagian anak masih mengalami kekhawatiran setelah kejadian keracunan yang sebelumnya terjadi.

Read Also

Massa Reuni 212 Hanya Bisa Sampai Thamrin, Putar Balik ke HI Sambil Salawat

02 Dec 2021

Kondisi psikologis siswa dinilai perlu menjadi perhatian dalam melanjutkan pelaksanaan MBG, sebab tujuan program bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan anak memperoleh asupan yang aman, layak, bergizi, dan dapat dikonsumsi dengan nyaman.

Aspirasi masyarakat Depapre juga menyoroti kualitas pelayanan MBG sejak makanan diproduksi di dapur hingga diterima oleh siswa di sekolah. Menurut peserta FGD, masih terdapat dapur yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan kelayakan pelayanan makanan.

Kondisi dapur menjadi perhatian serius karena proses penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat. Kebersihan tempat pengolahan, kualitas bahan pangan, cara memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga waktu distribusi memiliki kaitan langsung dengan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.

Persoalan lainnya adalah waktu pengolahan dan distribusi makanan. Guru dan orang tua menyampaikan adanya menu yang tiba di sekolah setelah melalui proses pengolahan yang cukup lama. Kondisi tersebut disebut dapat memengaruhi kualitas makanan sekaligus mengurangi selera makan siswa.

Bagi anak-anak, tampilan, aroma, rasa, suhu, dan kesegaran makanan merupakan bagian penting yang menentukan apakah makanan tersebut akan dikonsumsi atau tidak. Karena itu, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak paket makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa.

Program tersebut juga perlu dilihat dari sisi penerimaan anak sebagai penerima manfaat utama. Makanan yang secara komposisi memenuhi standar gizi tetapi tidak dikonsumsi siswa pada akhirnya tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.

Dalam FGD, sejumlah guru dan orang tua bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif dalam pelaksanaan MBG di Depapre.

Mereka berharap program tidak harus selalu diberikan dalam bentuk makanan siap santap yang diproduksi secara terpusat, terutama apabila pola tersebut menimbulkan persoalan dalam distribusi, kualitas, maupun penerimaan siswa.

Alternatif tersebut tentu membutuhkan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik masyarakat, ketersediaan bahan pangan lokal, kemampuan penyedia makanan, serta sistem pengawasan keamanan pangan.

Bagi masyarakat Depapre, evaluasi terhadap MBG bukan berarti menolak tujuan program pemerintah. Sebaliknya, aspirasi tersebut menunjukkan adanya keinginan agar program yang menyasar anak-anak benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Kondisi geografis Papua yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perkotaan di Pulau Jawa maupun daerah lain perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem distribusi makanan.

Jarak antarlokasi, kondisi akses jalan, waktu tempuh, ketersediaan fasilitas dapur, serta sumber daya manusia dapat memengaruhi kualitas makanan ketika sampai di tangan siswa.

Karena itu, pendekatan yang seragam belum tentu menghasilkan dampak yang sama di setiap daerah. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi berdasarkan kondisi lokal agar pelaksanaan MBG dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkelanjutan.