Trauma Keracunan, Sekolah & Orang Tua Soroti Distribusi MBG

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Sejumlah sekolah dan orang tua siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, menyampaikan keberatan terhadap distribusi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya dugaan keracunan massal beberapa waktu lalu.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi pada Rabu (12/8/2026), dengan harapan pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Read Also

Tokopedia Bantah PHK, Pernyataan Resmi Jadi Sorotan

07 Jul 2026

Penolakan terhadap distribusi menu MBG disebut tidak semata-mata berkaitan dengan makanan yang diberikan kepada siswa. Faktor trauma akibat peristiwa keracunan menjadi salah satu pertimbangan utama sekolah dan orang tua.

Mereka khawatir pengalaman tersebut masih membekas pada anak-anak sehingga dapat memengaruhi rasa aman dan kenyamanan siswa ketika menerima maupun mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut.

Dalam forum tersebut, guru dan orang tua mengungkapkan bahwa sebagian anak masih mengalami kekhawatiran setelah kejadian keracunan yang sebelumnya terjadi.

Read Also

Viral Bakar 13 Sertifikat, Siswi Protes Jalur Prestasi

23 Jun 2026

Kondisi psikologis siswa dinilai perlu menjadi perhatian dalam melanjutkan pelaksanaan MBG, sebab tujuan program bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan anak memperoleh asupan yang aman, layak, bergizi, dan dapat dikonsumsi dengan nyaman.

Aspirasi masyarakat Depapre juga menyoroti kualitas pelayanan MBG sejak makanan diproduksi di dapur hingga diterima oleh siswa di sekolah. Menurut peserta FGD, masih terdapat dapur yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan kelayakan pelayanan makanan.

Kondisi dapur menjadi perhatian serius karena proses penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat. Kebersihan tempat pengolahan, kualitas bahan pangan, cara memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga waktu distribusi memiliki kaitan langsung dengan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.

Persoalan lainnya adalah waktu pengolahan dan distribusi makanan. Guru dan orang tua menyampaikan adanya menu yang tiba di sekolah setelah melalui proses pengolahan yang cukup lama. Kondisi tersebut disebut dapat memengaruhi kualitas makanan sekaligus mengurangi selera makan siswa.

Bagi anak-anak, tampilan, aroma, rasa, suhu, dan kesegaran makanan merupakan bagian penting yang menentukan apakah makanan tersebut akan dikonsumsi atau tidak. Karena itu, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak paket makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa.

Program tersebut juga perlu dilihat dari sisi penerimaan anak sebagai penerima manfaat utama. Makanan yang secara komposisi memenuhi standar gizi tetapi tidak dikonsumsi siswa pada akhirnya tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.

Dalam FGD, sejumlah guru dan orang tua bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif dalam pelaksanaan MBG di Depapre.

Mereka berharap program tidak harus selalu diberikan dalam bentuk makanan siap santap yang diproduksi secara terpusat, terutama apabila pola tersebut menimbulkan persoalan dalam distribusi, kualitas, maupun penerimaan siswa.

Alternatif tersebut tentu membutuhkan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik masyarakat, ketersediaan bahan pangan lokal, kemampuan penyedia makanan, serta sistem pengawasan keamanan pangan.

Bagi masyarakat Depapre, evaluasi terhadap MBG bukan berarti menolak tujuan program pemerintah. Sebaliknya, aspirasi tersebut menunjukkan adanya keinginan agar program yang menyasar anak-anak benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Kondisi geografis Papua yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perkotaan di Pulau Jawa maupun daerah lain perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem distribusi makanan.

Jarak antarlokasi, kondisi akses jalan, waktu tempuh, ketersediaan fasilitas dapur, serta sumber daya manusia dapat memengaruhi kualitas makanan ketika sampai di tangan siswa.

Karena itu, pendekatan yang seragam belum tentu menghasilkan dampak yang sama di setiap daerah. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi berdasarkan kondisi lokal agar pelaksanaan MBG dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Aspek budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat juga layak menjadi bagian dari evaluasi. Penggunaan bahan pangan lokal yang sesuai dengan selera anak dan karakter masyarakat dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan penerimaan menu sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi petani, nelayan, pelaku usaha pangan, koperasi, dan masyarakat lokal apabila rantai pasoknya dibangun secara tepat.

Namun, seluruh inovasi tersebut tetap harus berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat. Pemerintah tidak boleh mengabaikan kualitas bahan baku, kebersihan dapur, pengolahan makanan, pengemasan, serta pengawasan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.

Peristiwa keracunan sebelumnya seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, bukan sekadar persoalan yang selesai setelah makanan dibagikan.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan kesehatan anak harus ditindaklanjuti secara serius melalui pemeriksaan dan evaluasi agar penyebabnya dapat diketahui dan kejadian serupa tidak berulang.

Sekolah juga memiliki posisi penting dalam memastikan makanan yang diterima siswa berada dalam kondisi layak. Komunikasi antara pihak sekolah, penyedia makanan, orang tua, dan pemerintah perlu diperkuat sehingga setiap persoalan dapat segera dilaporkan dan ditangani.

Orang tua pun diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai menu, proses penyediaan, standar keamanan pangan, serta mekanisme pengaduan apabila ditemukan masalah.

Transparansi menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah munculnya kekhawatiran akibat kejadian keracunan.

Sementara itu, suara guru perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam evaluasi karena guru berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Mereka dapat melihat perubahan perilaku anak, respons terhadap makanan, hingga kondisi siswa setelah mengonsumsi menu MBG.

Aspirasi yang disampaikan dalam FGD bersama Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan forum.

Guru dan orang tua berharap pemerintah mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi pelaksanaan MBG di Depapre serta membuka ruang dialog bersama masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan tidak memandang kritik terhadap pelaksanaan MBG sebagai penolakan terhadap program pembangunan. Kritik justru dapat menjadi bahan perbaikan agar program semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya: memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, aman, layak, dan benar-benar dikonsumsi.

Program sebesar apa pun akan kehilangan maknanya apabila penerima manfaat merasa takut, tidak nyaman, atau bahkan enggan menyantap makanan yang diberikan.

Depapre kini membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi masyarakat dan anak-anak pascakeracunan. Evaluasi menyeluruh, keterbukaan informasi, penguatan standar keamanan pangan, serta pelibatan sekolah dan orang tua dapat menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan.

Aspirasi dari guru dan orang tua tersebut menjadi pesan bahwa pembangunan program publik tidak cukup hanya dilihat dari target distribusi. Kualitas, keamanan, penerimaan masyarakat, dan manfaat nyata bagi anak harus menjadi ukuran utama.

Pemerintah diharapkan hadir bukan hanya untuk memastikan MBG berjalan, tetapi juga memastikan setiap makanan yang sampai kepada anak benar-benar memberi gizi, rasa aman, dan masa depan yang lebih sehat. | BekasiEkspress.Com | */Redaksi | *** |