Suahasil Nazara Perkuat Penindakan Rokok Ilegal

Masalah berikutnya adalah persaingan antara produsen legal dan pelaku usaha ilegal.

Produk rokok resmi harus menanggung berbagai kewajiban fiskal, antara lain cukai, pajak rokok dan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Read Also

Serda Ahmad Meninggal, Empat Senior Ditahan Polisi Militer TNI AU

13 Sep 2026

Sementara itu, produk ilegal yang menghindari kewajiban tersebut dapat beredar dengan struktur biaya yang berbeda.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Produsen legal harus memenuhi ketentuan administrasi, membayar pungutan sesuai aturan, menjaga distribusi, serta menghadapi berbagai kewajiban kepatuhan.

Sebaliknya, pelaku perdagangan ilegal berusaha mengambil keuntungan dari celah pengawasan dan distribusi.

Read Also

Polda Metro Jaya Periksa Saksi dalam Tiga Perkara Dugaan Korupsi

12 Jul 2026

Karena itu, penindakan terhadap rokok ilegal tidak hanya menyangkut hubungan antara negara dan pelanggar ketentuan cukai.

Di dalamnya terdapat persoalan perlindungan terhadap pelaku usaha yang mematuhi hukum, keberlanjutan industri hasil tembakau, tenaga kerja, petani tembakau, distributor, pedagang, serta konsumen.

Pemerintah sebenarnya telah menjalankan operasi pemberantasan rokok ilegal di berbagai daerah sebelum Suahasil menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Pada Mei 2026, misalnya, Bea Cukai Kediri bersama Satpol PP Kabupaten Jombang menjalankan operasi pasar bertajuk “Gempur Rokok Ilegal” dan mengamankan 377 pak rokok tanpa pita cukai yang diduga diperjualbelikan tanpa memenuhi ketentuan.

Di Jawa Barat, Bea Cukai juga melaksanakan Operasi Maung Padjajaran pada April 2026 dengan sasaran peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal.

Operasi tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah kantor Bea Cukai di wilayah Jawa Barat.

Sementara di Jawa Tengah, Operasi Asap 2026 yang dilaksanakan Bea Cukai bersama Satpol PP berhasil menggagalkan peredaran lebih dari setengah juta batang rokok ilegal di Kabupaten Pekalongan.

Dalam operasi tersebut petugas menemukan 553.100 batang rokok berbagai jenis yang tidak dilekati pita cukai.

Data penindakan di berbagai daerah itu menunjukkan bahwa persoalan rokok ilegal bukan fenomena yang hanya terjadi di satu wilayah.

Jaringan distribusinya dapat menjangkau toko, kios, gudang, jalur distribusi antardaerah, hingga konsumen akhir. Karena itu, pendekatan pemberantasan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis risiko.

Suahasil tampaknya ingin memastikan kesinambungan pendekatan tersebut. Ia tidak menyatakan akan memulai seluruh kebijakan dari nol, melainkan menegaskan bahwa pekerjaan yang telah berjalan akan diteruskan dan diperkuat.

Dalam perspektif pengelolaan APBN, langkah tersebut memiliki arti strategis. Pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik dan agenda prioritas.

Ketika aktivitas ekonomi berlangsung di luar sistem resmi dan menghindari kewajiban fiskal, pemerintah kehilangan sebagian ruang penerimaan sekaligus menghadapi distorsi dalam mekanisme pasar.