Polri Ingatkan Penimbunan BBM Subsidi Bisa Berujung Pidana

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi mengganggu distribusi energi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Polri mengingatkan masyarakat agar tidak membeli, menimbun, mengangkut, maupun memperdagangkan BBM bersubsidi di luar ketentuan, sementara dugaan penyalahgunaan dapat dilaporkan melalui Call Center Polri 110 yang tersedia gratis selama 24 jam.

Read Also

Paskibra SMPSATUBB Dipuji, Jadi Inspirasi Disiplin Generasi Muda

17 Aug 2026

Peringatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Ketentuan pidana tersebut juga telah menjadi dasar penanganan sejumlah perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai daerah.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak selalu berbentuk penimbunan dalam jumlah besar di sebuah gudang.

Read Also

Kejari Beltim Kawal Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

21 Jun 2026

Modus yang ditemukan aparat dalam berbagai perkara antara lain pembelian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi, penggunaan jeriken atau tangki tambahan, pemalsuan pelat nomor kendaraan, penyalahgunaan barcode, hingga dugaan keterlibatan oknum pada titik penyaluran.

Pada Agustus 2026, misalnya, Polda Banten mengungkap dugaan penyalahgunaan Biosolar bersubsidi menggunakan truk boks yang telah dimodifikasi.

Polisi menyebut kendaraan tersebut memiliki tangki penampungan berkapasitas sekitar 5.000 liter yang disembunyikan di dalam boks. BBM yang semestinya masuk ke tangki kendaraan dipompa menuju tempat penampungan tersebut.

Kasus lain terjadi di Sulawesi Selatan. Pada September 2026, Polda Sulsel mengungkap perkara dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan barang bukti 18.905 liter, terdiri atas 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite.

Polisi menetapkan 17 tersangka serta menyita sejumlah kendaraan, satu truk tangki, puluhan drum dan ratusan jeriken, berikut barcode, pelat nomor kendaraan dan mesin pompa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat berlangsung melalui pola yang beragam.

Karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, pengelola SPBU, pemerintah daerah, BPH Migas dan badan usaha penyalur.

Di Rokan Hilir, Riau, Polda Riau pada Juli 2026 juga menelusuri dugaan jaringan penyelewengan BBM bersubsidi setelah menemukan ribuan liter Pertalite dan Biosolar di sebuah gudang di Bagan Sinembah.

Penanganan kasus tersebut dilakukan melalui penyelidikan terhadap aktivitas distribusi dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Sementara di Denpasar, Bali, polisi pada Mei 2026 mengungkap dugaan penimbunan solar bersubsidi yang dilakukan dengan pembelian berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi.

BBM kemudian disebut dipindahkan ke tempat penampungan untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Rangkaian pengungkapan itu memperlihatkan bahwa persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar masalah antrean panjang di SPBU.

Ketika BBM yang seharusnya diterima konsumen yang memenuhi ketentuan dialihkan untuk kepentingan komersial, distribusi dapat terganggu dan tujuan pemberian subsidi menjadi tidak tercapai.