Polri Ingatkan Penimbunan BBM Subsidi Bisa Berujung Pidana

Dana Moneter Internasional atau IMF juga menjelaskan secara lebih luas bahwa subsidi bahan bakar perlu dirancang dengan mekanisme penargetan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

IMF mencatat subsidi energi yang bersifat umum dapat menghasilkan manfaat yang tidak proporsional dan membuka ruang kebocoran, sementara bantuan yang lebih terarah dapat meningkatkan efektivitas perlindungan sosial.

Read Also

Ruben Onsu Tersangka, Utang Investasi Disebut Capai Rp4,4 Miliar

26 Aug 2026

Pandangan lembaga internasional tersebut tidak berarti seluruh penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia disebabkan oleh desain subsidi.

Penyelewengan juga merupakan persoalan penegakan hukum, tata kelola distribusi, pengawasan SPBU, validitas data konsumen serta perilaku pelaku usaha dan masyarakat.

Karena itu, pendekatan yang diperlukan tidak hanya penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pencegahan dan perbaikan sistem.

Read Also

PA 212 soal Polisi Halangi Massa di Patung Kuda: Semoga Aparat Punya Hati Nurani

02 Dec 2021

Bagi masyarakat, prinsip dasarnya sederhana: BBM bersubsidi bukan komoditas bebas untuk ditimbun demi keuntungan pribadi. Ada ketentuan mengenai konsumen pengguna dan mekanisme pembelian yang harus dipatuhi.

Ketika seseorang membeli BBM subsidi untuk kemudian ditimbun atau dijual kembali dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum.

Namun, masyarakat juga perlu berhati-hati dalam membuat laporan. Dugaan penyalahgunaan tidak boleh langsung berubah menjadi tuduhan terhadap seseorang tanpa dasar.

Informasi yang disampaikan kepada aparat sebaiknya berupa fakta yang dapat dijelaskan, seperti lokasi, waktu, jenis kegiatan yang terlihat, kendaraan yang digunakan, atau pola aktivitas yang dianggap mencurigakan.

Untuk pelaporan, Polri menyediakan Call Center 110. Situs resmi Polri menyebut layanan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi maupun laporan mengenai berbagai kejadian yang membutuhkan pelayanan kepolisian.

Layanan itu tidak dipungut biaya. Polri juga mengingatkan agar fasilitas tersebut tidak digunakan untuk laporan palsu atau tindakan iseng karena dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat lain.

Pada 2026, Polri kembali menegaskan bahwa layanan 110 berlaku secara nasional dan dapat diakses secara gratis. Informasi yang diterima operator selanjutnya dapat diteruskan kepada satuan atau personel yang relevan sesuai kebutuhan laporan.

Dengan demikian, imbauan untuk tidak menimbun BBM bersubsidi bukan sekadar pesan moral, melainkan bagian dari upaya menjaga distribusi energi dan kepastian hukum.

Pemerintah memberikan dukungan harga atau kompensasi pada jenis BBM tertentu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan dapat mengurangi manfaat kebijakan tersebut bagi konsumen yang memenuhi ketentuan.

Di sisi lain, pengawasan juga harus berjalan secara adil. Aparat perlu memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Pengelola SPBU yang diduga membantu praktik penyelewengan juga dapat diperiksa apabila terdapat bukti keterlibatan.

Di Nagan Raya, Aceh, misalnya, polisi pada Juli 2026 menetapkan dua petugas SPBU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan Biosolar subsidi karena diduga memberikan akses khusus kepada penimbun.

Pesan kepada masyarakat karena itu harus berjalan dua arah: gunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan jangan ragu melapor jika menemukan dugaan penyalahgunaan, tetapi jangan membuat laporan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.