Rajo Ameh : Indonesia Perlu Tiga Kapal Induk Ringan

Dalam perspektif Rajo Ameh, pembagian tiga kapal induk ringan berdasarkan kawasan merupakan konsekuensi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Satu kapal, menurut dia, dapat ditempatkan untuk wilayah barat, satu untuk wilayah tengah dan satu untuk wilayah timur.

Read Also

YAMI & ITMI Perkuat Kepedulian untuk Tunanetra

23 Jun 2026

Masing-masing kemudian diperkuat tiga fregat sehingga secara keseluruhan terdapat tiga kelompok kekuatan laut yang terdiri atas satu kapal induk ringan dan tiga fregat.

“Yang satu untuk Indonesia bagian barat, sekarang sudah ada Garibaldi yang akan menjadi KRI Sriwijaya. Satu lagi untuk Indonesia bagian tengah dan satu lagi untuk Indonesia bagian timur.

Masing-masing kapal induk dikawal formasi tiga fregat,” jelas Rajo Ameh.

Read Also

Sopir Truk Tangki Asal Aceh Diamankan Diduga Konsumsi Sabu di Sergai

09 Aug 2026

Usulan tersebut pada dasarnya merupakan gagasan mengenai distribusi kemampuan, bukan struktur organisasi resmi TNI AL. Dalam praktik pertahanan modern, kebutuhan kapal perang tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah platform.

Ketersediaan awak, pemeliharaan, pangkalan, suku cadang, persenjataan, kemampuan udara, sistem komando dan kendali, kapal pendukung serta biaya operasi juga menentukan apakah sebuah kapal dapat digunakan secara berkelanjutan.

Hal itu menjadi salah satu isu penting setelah Indonesia menerima Garibaldi. Associated Press melaporkan bahwa akuisisi kapal tersebut dibarengi kebutuhan untuk melakukan refurbishment dan menimbulkan perdebatan mengenai prioritas belanja pertahanan.

Sejumlah analis yang dikutip AP mempertanyakan keseimbangan antara pengoperasian kapal besar dengan kebutuhan kapal selam dan fregat serta biaya pemeliharaannya.

Pandangan berbeda juga pernah disampaikan mantan pejabat tinggi TNI AL kepada The Jakarta Post. Laksamana (Purn.) Achmad Taufiqurrahman mengatakan konsep operasi yang ia susun ketika masih berdinas tidak memasukkan kapal induk sebagai bagian dari *order of battle*.

Ia juga menyoroti perubahan paradigma peperangan laut dan kerentanan kapal berukuran besar terhadap perkembangan sistem informasi serta penginderaan modern.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kapal induk tidak otomatis berarti Indonesia harus menambah kapal sejenis dalam jumlah tertentu.

Keputusan pertahanan membutuhkan kajian menyeluruh mengenai ancaman, geografi, kemampuan industri pertahanan, anggaran, kesiapan personel, sistem pendukung dan doktrin operasi.

Di sisi lain, pembangunan kekuatan laut Indonesia memang sedang diarahkan pada modernisasi.

Dalam rapat perencanaan 2026, TNI AL menyatakan pembangunan kekuatan diarahkan pada pembangunan postur pertahanan dan keamanan laut, modernisasi alutsista dan non-alutsista, sarana-prasarana pertahanan serta peningkatan profesionalisme prajurit.

Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim juga menjelaskan pada Februari 2026 bahwa penerapan konsep blue-water navy membutuhkan kemampuan yang memungkinkan armada beroperasi lebih jauh serta merespons ancaman di laut.

Konsep blue-water navy sendiri merujuk pada kemampuan angkatan laut untuk beroperasi di laut lepas dan perairan dalam dalam jarak jauh dari wilayah asalnya.

Dalam konteks regional, kehadiran Garibaldi memang menjadi perhatian. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik.