Tri Adhianto Benahi Pasar Bekasi, Akhiri Semrawut Menahun

Karena itu, salah satu fokus utama penataan adalah mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas publik yang aman dan nyaman.

Pemerintah Kota Bekasi menilai trotoar bukan sekadar pelengkap jalan, melainkan bagian penting dari sistem transportasi perkotaan yang harus dilindungi keberadaannya.

Read Also

Anies Punya Program Baru di YouTube, #daripendopo, Apa Itu?

12 Dec 2021

Selain pembenahan trotoar, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sistem drainase. Selama ini sejumlah titik di kawasan perdagangan kerap mengalami genangan ketika hujan deras turun.

Penyebabnya antara lain sedimentasi, penyumbatan sampah, dan kapasitas saluran yang tidak lagi memadai untuk menampung debit air.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, normalisasi drainase menjadi salah satu program prioritas. Saluran air dibersihkan, diperlebar, dan ditata ulang agar mampu mengalirkan air secara lebih efektif.

Read Also

Kang Emil Ungkap Penanganan Kasus Herry Wirawan Sejak Mei: Semoga Dihukum Mati!

12 Dec 2021

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir lokal yang selama ini mengganggu aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan optimalisasi penerangan jalan umum atau PJU.

Infrastruktur penerangan dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman, terutama di kawasan perdagangan yang tetap ramai hingga malam hari.

Peningkatan kualitas penerangan diharapkan mampu mengurangi potensi tindak kriminalitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan lingkungan yang lebih terang dan tertata, kawasan perdagangan dapat menjadi lebih hidup tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Langkah lain yang juga mendapat perhatian adalah peningkatan aksesibilitas jalan. Pemerintah berupaya menciptakan ruang gerak yang lebih baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki melalui penataan area usaha dan pengaturan lalu lintas yang lebih terintegrasi.

Menurut Tri Adhianto, penataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas ekonomi para pedagang.

Sebaliknya, pemerintah ingin menciptakan kondisi yang lebih tertib sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih optimal dalam jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan melalui pendekatan dialogis.

Pemerintah melakukan pendataan, komunikasi, dan koordinasi dengan para pedagang agar proses penataan berjalan secara manusiawi dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat pasar tradisional merupakan ruang ekonomi yang melibatkan ribuan pelaku usaha kecil dan menengah.

Setiap kebijakan penataan harus mempertimbangkan aspek sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat.

Di sisi lain, para pengamat tata kota menilai keberhasilan revitalisasi kawasan perdagangan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.