Rajo Ameh Dukung Kapal Induk KRI Sriwijaya Perkuat TNI AL

BekasiEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Kapal induk eks Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi telah memasuki perairan Indonesia pada Kamis, 17 September 2026, dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026.

Kapal tersebut dikawal dua fregat TNI Angkatan Laut, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, setelah melintasi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.

Read Also

Ruben Onsu Tersangka, Utang Investasi Disebut Capai Rp4,4 Miliar

26 Aug 2026

Kehadiran kapal yang kini bakal dinamai KRI Sriwijaya itu menjadi momentum baru bagi penguatan kemampuan maritim Indonesia, termasuk dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya tekanan terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka.

Mantan Komandan Detasemen Markas Staf Komando Resimen Mahawijaya Provinsi Sumatera Selatan pada era 1990-an, Alizar Tanjung BSc Mi St. Rajo Ameh atau yang akrab disapa Rajo Ameh, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto mendatangkan kapal induk tersebut untuk memperkuat kemampuan TNI, khususnya TNI AL.

Menurut Rajo Ameh, penambahan kapal induk harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan kemampuan pertahanan maritim Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas.

Read Also

Mahfud Kritik Pernyataan Hotman, Istana ; Hormati Proses Hukum

22 Jul 2026

“Saya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendatangkan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi guna menambah kekuatan TNI kita, khususnya TNI AL, agar bisa lebih menjangkau lagi luasnya maritim kita,” ujar Rajo Ameh.

Ia berharap kapal tersebut, yang kini secara resmi disebut KRI Sriwijaya, dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan kekuatan laut Indonesia.

“Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi yang saya harapkan bernama KRI Sriwijaya ini diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan penting TNI AL dalam memperkuat kemampuan maritim Indonesia,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika perhatian internasional terhadap keamanan jalur pelayaran strategis meningkat akibat gangguan dan konflik di Selat Hormuz.

Situasi itu juga membuat Selat Malaka kembali menjadi perhatian karena jalur tersebut merupakan salah satu simpul perdagangan dan energi paling penting di dunia.

Reuters melaporkan pada April 2026 bahwa Selat Malaka menangani hampir 22 persen perdagangan maritim global dan sekitar 29 persen arus minyak yang diangkut melalui laut.

Pada 2025, lebih dari 102.500 kapal komersial tercatat melintasi kawasan tersebut. Angka tersebut menggambarkan betapa besar dampak ekonomi apabila terjadi gangguan serius terhadap jalur pelayaran tersebut.

Namun, kondisi Selat Malaka berbeda secara hukum dan tata kelola dengan Selat Hormuz.

Indonesia, Malaysia dan Singapura pada Agustus 2026 kembali menegaskan komitmen menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura tetap bebas, terbuka dan aman bagi pelayaran internasional.

Ketiga negara juga menegaskan keberlakuan hak lintas transit berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982.

Karena itu, apabila muncul skenario ekstrem berupa gangguan keamanan atau konflik di Selat Malaka, respons Indonesia tidak hanya menyangkut pengerahan kekuatan militer, tetapi juga koordinasi dengan negara-negara pantai dan negara pengguna jalur tersebut.

International Maritime Organization (IMO) menjelaskan bahwa Selat Malaka dan Singapura merupakan jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik.

IMO juga menegaskan bahwa penutupan atau terblokirnya selat tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap rantai pasok global, pasokan energi Asia Timur dan perdagangan Asia Tenggara.