Tokopedia Bantah PHK, Pernyataan Resmi Jadi Sorotan

Namun, penggunaan frasa “karyawan yang terdampak” memunculkan berbagai interpretasi di ruang publik mengenai bentuk penyesuaian yang sedang dilakukan perusahaan.

Hingga kini, belum terdapat penjelasan resmi yang merinci berapa jumlah pekerja yang terdampak dalam proses tersebut.

Read Also

Anies Punya Program Baru di YouTube, #daripendopo, Apa Itu?

12 Dec 2021

Karena itu, belum dapat dipastikan apakah seluruh karyawan yang terdampak dipindahkan ke unit usaha lain, menerima kompensasi secara sukarela, atau mengalami mekanisme ketenagakerjaan lainnya.

Informasi tersebut masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari perusahaan.

Klaim PHK 90 Persen Belum Terverifikasi

Read Also

Anies Punya Program Baru di YouTube, #daripendopo, Apa Itu?

12 Dec 2021

Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan adalah klaim mengenai sekitar 90 persen karyawan Tokopedia terdampak restrukturisasi.

Informasi tersebut berasal dari unggahan akun media sosial komunitas teknologi dan kemudian menyebar luas di berbagai platform digital.

Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada dokumen resmi perusahaan maupun pernyataan pemerintah yang mengonfirmasi angka tersebut.

Manajemen TikTok-Tokopedia juga tidak membenarkan persentase yang beredar.

Dalam praktik jurnalistik, angka yang berasal dari media sosial tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa adanya verifikasi dari sumber resmi atau bukti yang dapat diuji.

Restrukturisasi Bukan Hal Baru

Restrukturisasi organisasi bukan pertama kali terjadi sejak ByteDance mengakuisisi mayoritas saham Tokopedia pada akhir 2023.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah melakukan sejumlah penyesuaian organisasi sebagai bagian dari integrasi bisnis dan efisiensi operasional.

Restrukturisasi semacam ini lazim dilakukan perusahaan teknologi global setelah proses merger maupun akuisisi, terutama ketika terdapat fungsi pekerjaan yang saling tumpang tindih atau perubahan strategi bisnis.

Meski demikian, setiap proses restrukturisasi memiliki dampak langsung terhadap tenaga kerja sehingga perusahaan dituntut menjalankannya sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku serta menjaga komunikasi yang transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Respons Pemerintah

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima penjelasan dari manajemen mengenai skema internal mobility yang diterapkan perusahaan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan seluruh kebijakan ketenagakerjaan dijalankan sesuai regulasi yang berlaku serta tetap melindungi hak-hak pekerja selama proses penyesuaian organisasi berlangsung.